Wednesday, January 6, 2010

Depkes Tertibkan RS Asing : Termasuk Klinik dan Dokter Asing


JAKARTA - Departemen Kesehatan (Depkes) bakal memperketat sejumlah regulasi menjelang ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2010. Salah satu di antaranya, menertibkan rumah sakit asing yang melanggar aturan di Indonesia. Termasuk, memperketat berdirinya rumah sakit internasional.

Bukan hanya itu. Depkes juga meminta dinas kesehatan kabupaten/kota menertibkan klinik kesehatan asing yang menjamur di berbagai daerah. Hal itu merupakan komitmen Depkes bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi).


''Di Jakarta sudah tidak boleh karena sudah overload. Kami akan arahkan di daerah-daerah,'' jelas Dirjen Pelayanan Medik Depkes Farid Husien setelah pelantikan pengurus baru Persi di Jakarta kemarin (19/12).

Saat ini, kata Farid, pihaknya tengah menertibkan rumah sakit yang menggunakan label internasional. Depkes memberikan waktu dua bulan agar rumah sakit yang mencantumkan kata internasional mencabut nama tersebut. Contohnya, RS Omni International. ''Sebab, itu bukan status, melainkan hanya nama. Seperti martabak internasional. Kalau RS kelas dunia, namanya RS Internasional Omni,'' sebutnya.

Farid menegaskan, di Indonesia hanya ada dua rumah sakit yang benar-benar terakreditasi secara internasional. Yaitu, RS Siloam Karawaci dan RS Siloam Kebun Jeruk. ''Lainnya hanya nama. Karena itu, mereka harus segera mencabut kata internasionalnya,'' tegas Farid.

Dua bulan setelah warning disampaikan, tambah dia, rumah sakit yang mencantumkan nama internasional belum juga mencabut kata tersebut. Karena itu, pihaknya akan mengirimkan surat peringatan lagi. Sebab, jika rumah sakit tersebut tak ditertibkan, itu sama artinya dengan membohongi publik. ''Sebab, itu hanya nama. Pelayanannya belum pasti berstandar internasional,'' ungkap Farid.

Untuk mendapatkan akreditasi internasional, rumah sakit harus memenuhi banyak persyaratan dari lembaga internasional. Yaitu, Joint Commission International (JCI).

Selain rumah sakit asing, Depkes mengimbau dinkes kabupaten/kota mengawasi dokter asing yang bekerja di Indonesia. ''Ini bukan bermaksud untuk mempersulit. Tapi, prosedurnya harus benar. Apakah mereka bekerja di sini sudah sesuai dengan aturan atau tidak,'' katanya.

Dia menjelaskan, dokter yang kerja di Indonesia biasanya mendapat panggilan dari RS yang membutuhkan. ''Itu pun harus dalam rangka menularkan ilmu. Kalau dokter kita sudah punya ilmunya, ngapain harus manggil ahli dari negara lain,'' ujarnya.

Prosedurnya, rumah sakit yang membutuhkan dokter asing akan merekomendasikan ke depkes. Lalu, depkes mengeluarkan izin untuk dokter tersebut. Izin itu pun hanya berlaku setahun dan bisa diperpanjang. ''Kalau mereka melanggar aturan, bukan urusan kami menangkap orang,'' imbuhnya.

Ketua Persi Dr dr Sutoto MKes menambahkan, salah satu komitmen Persi dalam waktu dekat ini adalah membantu Depkes menertibkan rumah sakit asing yang melanggar aturan. ''Kami akan peringatkan mereka,'' terangnya.

Persi, sambung dia, harus siap merespons berbagai perubahan menjelang AFTA 2010. ''Kalau tak siap bersaing, rumah sakit kita bakal semakin tak dipercaya masyarakat,'' timpalnya. (kit/oki)

Sumber: Jawa Pos, Ahad, 20 Desember 2009, hal. 3

No comments:

Post a Comment